KARAWANG – Polemik pembangunan kandang ayam pedaging di Dusun Bayur I, RT 003/RW 008, Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, terus menjadi perhatian publik. Pembangunan yang diduga telah berjalan sebelum seluruh perizinan dari instansi terkait rampung itu menuai kritik dari berbagai kalangan.
Salah satu sorotan datang dari tokoh jurnalis sekaligus praktisi hukum muda Karawang, Ibnu Hidayatullah Ramadhan. Ia menyayangkan apabila aktivitas pembangunan benar dilakukan sebelum seluruh persyaratan administratif dan perizinan resmi dikantongi.
“Kalau memang benar pembangunan sudah berjalan sebelum izin dari dinas terkait dikantongi, ini tentu sangat memprihatinkan. Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas yang bisa diabaikan,” ujar Ibnu kepada awak media, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan usaha peternakan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Ibnu menilai alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan peternakan harus melalui kajian yang matang dan komprehensif. Sebab, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan sektor pertanian di masa mendatang.
“Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Jangan sampai identitas tersebut perlahan hilang akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hari ini sawah menjadi kandang ayam, besok bisa berubah menjadi bangunan lain. Jika terus terjadi, tentu akan berdampak pada generasi mendatang,” katanya.
Meski demikian, Ibnu menegaskan dirinya tidak menolak investasi maupun kegiatan usaha peternakan. Ia mendukung pengembangan sektor usaha selama seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya tidak anti investasi dan tidak anti usaha peternakan. Namun semua harus sesuai regulasi, termasuk soal lokasi dan legalitas perizinan. Jika berada di lahan sawah produktif, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan izin,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan lahan pertanian produktif.
“Pemerintah harus hadir menjaga keseimbangan. Jangan hanya berbicara investasi, tetapi ketahanan pangan diabaikan. Sawah produktif merupakan aset masa depan bangsa yang harus dijaga,” tambahnya.
Sebelumnya, awak media melakukan penelusuran terkait legalitas pembangunan kandang ayam tersebut. Saat dikonfirmasi, Pemerintah Desa Payungsari menyatakan pada prinsipnya mendukung pembangunan karena dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Pihak desa menyebut warga sekitar akan dilibatkan sebagai tenaga kerja, baik pada tahap pembangunan maupun saat operasional kandang berjalan. Selain itu, pengelola disebut berkomitmen memberikan santunan kerohiman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan Pemerintah Kecamatan Pedes. Melalui komunikasi dengan awak media, Camat Pedes menegaskan bahwa pihak kecamatan belum memberikan izin sebelum seluruh persyaratan administrasi dan rekomendasi dari dinas terkait dipenuhi.
Tidak hanya memberikan penjelasan, Camat Pedes bersama unsur Muspika juga turun langsung ke lokasi untuk memastikan aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga seluruh proses perizinan dinyatakan lengkap.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pihak karena dinilai menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menyikapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, proses perizinan pembangunan kandang ayam pedaging tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Polemik Kandang Ayam di Lahan Sawah Produktif Payungsari Tuai Sorotan, Ibnu Hidayatullah: Ketahanan Pangan Jangan Dikorbankan
