CIKARANG PUSAT | suaradesa.clcik | Penanganan kekeringan di Kabupaten Bekasi terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hingga Selasa (6/10/2026) pukul 22.00 WIB, total distribusi air untuk masyarakat terdampak telah mencapai 15.409.275 liter.
“Penanganan terus kami lakukan dengan mendistribusikan air bersih dan air minum ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai unsur agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi.
Berdasarkan data BPBD, dampak kekeringan tercatat terjadi di 54 desa pada 14 kecamatan, dengan jumlah mencapai 363 titik lokasi kejadian. Kondisi tersebut berdampak terhadap 37.025 kepala keluarga atau 109.870 jiwa.
“Dengan kondisi tersebut, distribusi air menjadi salah satu prioritas kami untuk memastikan masyarakat di lokasi terdampak tetap mendapatkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari,” kata Dodi.
Dari total air yang telah didistribusikan, BPBD Kabupaten Bekasi menyumbang 4.685.000 liter, PDAM 3.489.000 liter, dan PMI 2.623.075 liter. Bantuan juga berasal dari berbagai unsur lainnya yang turut mendukung penanganan kekeringan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting karena wilayah terdampak cukup luas. Kami terus mengarahkan bantuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan,” tuturnya.
Selain berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, kekeringan juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Data BPBD mencatat sebanyak 539 hektare lahan pertanian terdampak, yang tersebar di 9 kecamatan dan 28 desa.
“Penanganan tidak hanya menyasar kebutuhan air masyarakat, tetapi juga kami dorong untuk mendukung sektor pertanian yang terdampak kekeringan,” jelas Dodi.
Upaya penanganan dilakukan secara terpadu melalui distribusi air sekaligus dukungan terhadap sejumlah langkah teknis, antara lain normalisasi saluran irigasi, pompanisasi di wilayah pertanian, penertiban bangunan liar di aliran sungai, serta pembersihan dan pengangkutan sampah.
“Semua upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
BPBD Kabupaten Bekasi juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Distribusi bantuan diarahkan kepada lokasi yang mengalami kebutuhan air paling mendesak dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, TNI/Polri, PMI, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan unsur lainnya.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses air. Penanganan akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” pungkas Dodi.
